2. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
3. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
4. Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
5. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014.
6. Antisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
7. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan PP No. 12 Tahun 2019.
9. Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
10. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
11. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
12. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
13. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
14. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
15. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
16. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
17. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
18. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta pelaksanaan dan pertanggung jawabannya
19. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
20. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
21. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
22. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
24. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
25. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
26. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
27. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
28. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.
29. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
30. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
31. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
32. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
33. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
34. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
35. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
36. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
37. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
38. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan pemerintah daerah
39. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD
40. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
41. Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
42. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
43. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
44. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019
46. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan PP No.12 Tahun 2019
47. Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
48. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah
0 komentar:
Posting Komentar