Jumat, 03 Mei 2019
BIMTEK PENGARUSUTAMAAN GENDER
1. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa Dalam Membantu Menjalankan Program Pemerintah.
2. Bimtek Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Serta Sistem Dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan Gender
3. Bimtek strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
4. Bimtek Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
2. Bimtek Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Serta Sistem Dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan Gender
3. Bimtek strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
4. Bimtek Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
BIMTEK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
1. Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana
2. Jenis Bencana Dan Cara Penaggulangan Bencana Serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik dll.
3. Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam
2. Jenis Bencana Dan Cara Penaggulangan Bencana Serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik dll.
3. Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam
BIMTEK BIDANG RUMAH SAKIT DAN BUMN BUMD
1. Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
2. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
3. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
4. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.
5. Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit
6. Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit
7. Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit
8. Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit
9. Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
10. Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis
11. Bimtek Perpajakan Rumah Sakit
12. Diklat Professional clinical hypnotherapy
13. Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit
14. Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit
15. Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit
16. Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
17. Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan
18. Diklat Audit Keperawatan
19. Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit
20. Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics
21. Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit
22. Diklat Business Plan Rumah Sakit
23. Bimtek K3 Rumah Sakit
24. Diklat Leadership for Doctor
25. Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit
26. Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit
27. Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit
28. Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
29. Bimtek Manajemen Logistik Rumah Sakit
30. Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit
31. Bimtek Medical Hypnosis
32. Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC
2. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
3. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
4. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.
5. Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit
6. Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit
7. Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit
8. Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit
9. Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
10. Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis
11. Bimtek Perpajakan Rumah Sakit
12. Diklat Professional clinical hypnotherapy
13. Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit
14. Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit
15. Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit
16. Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
17. Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan
18. Diklat Audit Keperawatan
19. Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit
20. Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics
21. Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit
22. Diklat Business Plan Rumah Sakit
23. Bimtek K3 Rumah Sakit
24. Diklat Leadership for Doctor
25. Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit
26. Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit
27. Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit
28. Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
29. Bimtek Manajemen Logistik Rumah Sakit
30. Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit
31. Bimtek Medical Hypnosis
32. Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC
BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengelolaan Sampah Terpadu.
2. Penyusunan Dan Penilaian Amdal.
3. Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup.
4. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan No.47/Kep/M.Pan/8/2002.
5. Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup.
6. Dasar-Dasar Amdal.
7. Pengendalian Pencemaran Air.
2. Penyusunan Dan Penilaian Amdal.
3. Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup.
4. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan No.47/Kep/M.Pan/8/2002.
5. Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup.
6. Dasar-Dasar Amdal.
7. Pengendalian Pencemaran Air.
BIMTEK KESEHATAN
1. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
22. Kesehatan Reproduksi Remaja
33. Penyehatan Air
44. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
55. Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
66. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
77. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
88. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
99. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.
110. Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
111. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
112. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
113. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
114. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
115. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
116. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
117. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
118. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
119. Leadership Training For Managemen
BIMTEK PERIZINAN ( PENANAMAN MODAL )
BIMTEK PERIZINAN
1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
2. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
4. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
( SPIPISE )
BIMTEK PENANAMAN MODAL
1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi Daerah
3. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Recana Strategi Daerah
4. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
5. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
6. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Seccara Elektronik
( SPIPISE )
7. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
8. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
2. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
4. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
( SPIPISE )
BIMTEK PENANAMAN MODAL
1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategi Daerah
3. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Recana Strategi Daerah
4. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
5. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
6. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Seccara Elektronik
( SPIPISE )
7. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
8. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
BIMTEK SATPOL PP
1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
2. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
3. Intelejen Satpol PP
2. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
3. Intelejen Satpol PP
BIMTEK PARIWISATA
1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025
2. (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
3. Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).
4. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016
2. (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
3. Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).
4. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016
BIMTEK LEGAL DRAFTING
1. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).
2. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Humas, Keprotokoleran, dan Pedoman Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas.
4. Kehumasan dan Keprotokoleran Sekretariat DPRD.
5. Kehumasan, dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah.
6. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA.
7. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
8. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat.
9. Management Humas, Peningkatan Peran Humas Dalam Publikasi Hubungan Dengan Masyarakat Melalui Media Jurnalistik dan Media Sosial.
10. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA
11. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN & RB No. 30 Tahun 2011
12. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat ( Tahap ke 2 )
2. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Humas, Keprotokoleran, dan Pedoman Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas.
4. Kehumasan dan Keprotokoleran Sekretariat DPRD.
5. Kehumasan, dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah.
6. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA.
7. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
8. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat.
9. Management Humas, Peningkatan Peran Humas Dalam Publikasi Hubungan Dengan Masyarakat Melalui Media Jurnalistik dan Media Sosial.
10. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA
11. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN & RB No. 30 Tahun 2011
12. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat ( Tahap ke 2 )
BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER
1. Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
2. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
3. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
4. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
5. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
6. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
7. Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
8. Penulisan Jurnalistik Kehumasan
9. Videografi Kehumasan
10. Fotografi Jurnalistik Kehumasan
11. Manajemen Kesekretariatan
2. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
3. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
4. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
5. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
6. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
7. Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
8. Penulisan Jurnalistik Kehumasan
9. Videografi Kehumasan
10. Fotografi Jurnalistik Kehumasan
11. Manajemen Kesekretariatan
BIMTEK KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).
2. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Humas, Keprotokoleran, dan Pedoman Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas.
4. Kehumasan dan Keprotokoleran Sekretariat DPRD.
5. Kehumasan, dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah.
6. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA.
7. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
8. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat.
9. Management Humas, Peningkatan Peran Humas Dalam Publikasi Hubungan Dengan Masyarakat Melalui Media Jurnalistik dan Media Sosial.
10. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA
11. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN & RB No. 30 Tahun 2011
12. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat ( Tahap ke 2 )
2. Manajemen Legal Drafting dan Sistem Legislasi Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Humas, Keprotokoleran, dan Pedoman Serta Teknik Penyusunan Tata Naskah Dinas.
4. Kehumasan dan Keprotokoleran Sekretariat DPRD.
5. Kehumasan, dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah.
6. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA.
7. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
8. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat.
9. Management Humas, Peningkatan Peran Humas Dalam Publikasi Hubungan Dengan Masyarakat Melalui Media Jurnalistik dan Media Sosial.
10. Dasar Dasar Jurnalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pencitraan PEMDA
11. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN & RB No. 30 Tahun 2011
12. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Manajemen Humas dan Protokoler Serta peningkatan Peran Humas dalam Publikasi Hubungan dengan Masyarakat ( Tahap ke 2 )
BIMTEK PERPAJAKAN
1. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
4. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
5. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
7. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
8. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
9. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
10. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
11. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
12. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
13. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)
15. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
16. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
17. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
18. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
19. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
20. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
21. Penyuluhan Pajak Daerah
22. Jurusita Pajak Daerah
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
4. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
5. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
7. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
8. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
9. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
10. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
11. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
12. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
13. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)
15. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
16. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
17. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
18. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
19. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
20. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
21. Penyuluhan Pajak Daerah
22. Jurusita Pajak Daerah
BIMTEK SERTIFIKASI BARANG DAN JASA
1. Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.
2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014
3. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
4. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
5. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
6. Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No.4 Tahun 2015.
9. Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
10. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014
3. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
4. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
5. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
6. Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No.4 Tahun 2015.
9. Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
10. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BIMTEK BARANG DAN ASET
1. Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.
2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014
3. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
4. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
5. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
6. Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No.4 Tahun 2015.
9. Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
10. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014
3. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
4. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
5. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
6. Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No.4 Tahun 2015.
9. Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
10. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BIMTEK DPRD DAN SETWAN
1. Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
2. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
3. Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
4. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
5. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
6. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
7. kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRDPurnabakti
8. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
9. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
10. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
11. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
12. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
13. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
14. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
BIMTEK PERENCANAAN DAN PROGRAM
1. Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD.
2. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD.
Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Berdasarkan PMK No 49/PMK.02/2017, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 86/PMK.02/2017.
3. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
4. Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA SKPD.
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
6. Perenanaan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA
8. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan
10. Peningkatan Fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dilingkungan PTSP
2. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD.
Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Berdasarkan PMK No 49/PMK.02/2017, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 86/PMK.02/2017.
3. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
4. Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA SKPD.
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
6. Perenanaan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA
8. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan
10. Peningkatan Fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dilingkungan PTSP
BIMTEK IOT 4.0
Workshop Industri 4.0
Latar Belakang
Kemajuan teknologi memungkinkan
terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru
yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan
mengubah pola hidup dan interaksi manusia.
Industri 4.0 sebagai fase revolusi
teknologi mengubah cara beraktifitas manusia dalam skala, ruang lingkup,
kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan
akan hidup dalam ketidakpastian global, oleh karena itu manusia harus memiliki
kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap daerah
harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon
tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor
publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri
4.0 dapat dikelola menjadi peluang.
Agar Industri 4.0 dapat menjadi
peluang, X-Camp kini tengah menginisiasi workshop Industri 4.0 di Indonesia. Workshop ini atas dasar komitmen dari X-Camp
dalam mengedukasi pemangku kepentingan supaya dapat menghasilkan SDM yang siap
dalam menghadapi Industri 4.0. Program ini sejalan dengan program dari
Kementrian Perindustrian, yaitu “Making Indonesia 4.0” yang bertujuan untuk
meningkatkan PDB secara signifikan serta menciptakan lapangan kerja.
Program Workshop Industri 4.0
Program ini sebagai bentuk upaya
memperluas jangkauan program workshop Industri 4.0 di seluruh Kabupaten/Kota di
Indonesia. Workshop ini didesain sesuai dengan kebutuhan pejabat pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan juga pihak swasta/publik.
Tujuan Workshop
Meningkatkan pemahaman mengenai
Industri 4.0
Memperkuat kemampuan teknis dalam
menyusun rencana strategis, pengembangan program, dan evaluasi program Industri
4.0
Memperluas pemahaman mengenai
solusi yang terdapat dalam Industri 4.0 dalam menyelesaikan setiap permasalahan
yang timbul, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta/publik.
Kurikulum Workshop Industri 4.0
Workshop ini memberikan
pengenalan dan pemahaman mengani Industri 4.0. Workshop ini menekankan pada
urgensi, konsep dan pilar Industri 4.0.
Hari Pertama
Materi Pertama:
Pengenalan Industri 4.0 serta
hubungan nya dengan “Making Indonesia 4.0” (sesi 1)
è Sesi
ini membahas tentang revolusi industri yang saat ini sedang terjadi dan kesiapan
Indonesia dalam menghadapi revolusi industri tersebut.
Materi Kedua:
Peluang dan tantangan, urgensi
dalam menghadapi Industri 4.0 (sesi 1)
è Sesi
ini membahas mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi dari perubahan
industri
Materi Ketiga:
Urgensi, konsep dan pilar
Industri 4.0 (Sesi 2)
è Sesi
ini meliputi berbagai dimensi, konsep dan pilar Industri 4.0 dan tahapan menuju
Industri 4.0
Materi Keempat:
Pemanfaatan Internet of Things
dalam Industri 4.0 (Sesi 2)
è Sesi
ini membahas salah satu teknologi kunci yang terdapat dalam Industri 4.0
Materi Kelima:
Peluang Bisnis Internet of Things (Sesi 2)
è Sesi
ini membahas mengenai peluang bisnis IoT kedepan. Seberapa besar potensial
market yang ada dan bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Materi Keenam:
Dasar-dasar teknologi Internet of
Things (Sesi 3)
è Sesi
ini membahas mengenai dasar dari teknologi IoT yang terdiri dari hardware,
platform, dan interkoneksi.
Materi Ketujuh:
How to Create Value from IoT (Sesi 4)
è Sesi
ini membahas bagaimana kita
menciptakan atau mendapatkan nilai tambah dari pemanfaatan IoT dalam kehidupan
sehari-hari.
Hari Kedua
Materi Kedelapan:
Contoh Aplikasi dari IoT (Sesi 5)
è Sesi
ini akan membahas beberapa
aplikasi IoT mulai dari latar belakang, solusi, implementasi, dan hasil dari
aplikasi tersebut dan manfaat nya untuk masyarakat umum.
Materi Kesembilan:
Focus Group Discussion (FGD) (Sesi 6)
è Sesi
ini akan menggali permasalahan dari setiap daerah yang dapat diselesaikan
dengan teknologi yang terdapat dalam Industri 4.0
Materi Kesepuluh:
Kunjungan ke Jakarta Bike Hub
Sudirman atau KAYUH Kebun Raya Bogor
BIMTEK SMART CITY
Diklat Kota Cerdas 2019
Latar Belakang
Kajian
mengenai Smart Secondary City Project yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew School
of Public Policy (LKYSPP) telah usai dilakukan dengan bertempat di empat negara
ASEAN meliputi Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Kajian tersebut
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan regional dan peran TIK dalam
mengoptimalkan pelayanan publik. Hasil dari kajian tersebut di Indonesia telah
dipresentasikan dalam CityNext Summit yang bertajuk Smart Secondary City
Symposium yang digelar di Jakarta pada 29 September 2015.
Selain
itu, kajian di Indonesia memiliki beberapa output strategis seperti buku,
policy papers, op-ed, video, dan lainnya. Beberapa mitra strategis kami adalah
Microsoft, Bank Mandiri, Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian Dalam
Negeri, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, YCAB
Foundation, The Habibie Center, dan Telkomsel. Dalam hal pengembangan kajian,
publikasi dan advokasi, Universitas Gadjah Mada juga mendirikan Center for
Digital Society (CfDS).
Lebih
lanjut, CfDS Fisipol UGM kini tengah menginisiasi program diklat kota cerdas di
Indonesia. Diklat ini atas dasar komitmen CfDS dalam mewujudkan kota pintar
yang lebih berkualitas dan kompetitif. Program ini juga sejalan dengan visi
pemerintah untuk mewujudkan masyarakat digital (digital society) yang saling
terhubung dan mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Program ini
juga untuk mendukung road map e-government yang tengah dibahas oleh pemerintah
pusat.
Visi
untuk mencapai kota pintar akan dimanifestasikan dalam tiga program utama,
yaitu: diklat bagi pejabat pemerintah (Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota),
penulisan modul untuk diklat bagi pejabat pemerintah, dan konferensi
internasional. Pertama, Cetak biru Kota Cerdas Indonesia telah pada September
2016-Mei 2017. Telah diadakan workshop di Yogyakarta untuk mendengarkan masukan
dan pandangan dari berbagai pemangku kebijakan seperti pemerintah pusat,
pemerintah kota, praktisi bisnis, akademisi, perusahaan start up, dan lainnya.
Kedua, peluncuran modul yang telah disusun oleh tim dari UGM. Modul tersebut
memuat langkah-langkah yang rinci yang dapat ditempuh pemerintah untuk
mengembangkan e-government dan kota pintar. Modul tersebut juga membahas konsep
dan praktik kebijakan penggunaan teknologi cloud. Ketiga, pada bulan Juli telah
dilakukan koordinasi dengan Menteri Sekretariat Negara dan Menteri Dalam Negeri
untuk mensosialisasikan progam dan peta strategis pelaksanaan program.
Keempat,
diklat bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Diklat ini hendak memberikan
pengalaman yang dapat dijadikan pegangan dan dibagikan untuk para pemerintah
daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan dan melengkapi kemampuan
teknis yang memadai untuk mewujudkan kota pintar. Idenya adalah untuk
memperkenalkan urgensi penggunaan TIK untuk memecahkan masalah perkotaan.
Dimana ide-ide tersebut dituangkan dalam modul diklat yang disusun oleh tim
CfDS Fisipol UGM.
Kelima,
CfDS Fisipol UGM telah sukses menyelenggarakan Simposium Kota Pintar pada
September 2016. Setelahnya, CfDS juga turut aktif mendampingi berbagai
Kabupaten/Kota di Indonesia dalam pengembangan Kota Cerdas.
Review Program Kota Cerdas
CfDS
Fisipol UGM bersama dengan Kementrian Dalam Negeri RI telah sukses
menyelenggarakan pelatihan bersama dengan 10 pemerintah daerah yakni Kota
Surakarta, Serang, Tangerang, Bekasi, Depok, Semarang, Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, Kudus, dan Sidoarjo Pelatihan 10 kota dilakukan pada Bulan Oktober
2016-Desember 2016. Setiap pelatihan dilakukan selama 2 hari yang terdiri dari
8 sesi. Pelatihan ini menghadirkan para pembicara yang berpengalaman dalam
konsep dan praktik Kota Cerdas dan E-Government.
Sepanjang
tahun 2017 CfDS mengadakan 2 kali Pendidikan dan Pelatihan Kota Pintar (Diklat
Kota Pintar) yang berlangsung pada bulan Juli dan Oktober dengan peserta yang
berasal dari : Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Kudus, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Provinsi DKI
Jakarta, Kabupaten Paser, Kabupaten Kebumen, Kota Palangkaraya, Kabupaten
Tulungagung serta Kabupaten Batanghari. HaI ini ditambah dengan banyak kerja
sama CfDS untuk pendampingan dalam bentuk lain ke berbagai daerah di Indonesia.
Pada tahun 2018, CfDS ikut serta mendampingi pengembangan kota/provinsi cerdas
di Kulon Progo, DI Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya.
Program Diklat Kota Cerdas
Program
ini sebagai bentuk upaya memperluas jangkauan program pendidikan dan pelatihan
(diklat) kota cerdas dan e-government di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
Diklat ini didesain sesuai dengan kebutuhan pejabat pemerintah daerah mulai
dari eselon IIa, eselon III, eselon IVa, dan juga anggota legislatif (DPRD).
Khusus eselon IVa selain diperuntukkan untuk pejabat kedinasan, juga ditujukan
untuk pejabat kelurahan. Hal ini sesuai dengan komitmen CfDS dan tujuan pemerintah untuk menjadikan
pegawai pemerintahan yang optimal di level daerah, mulai dari tingkat kelurahan
hingga provinsi.
Tujuan Diklat
1. Peningkatkan
pemahaman mengenai permasalahan perkotaan dan relevansinya terhadap konsep kota
cerdas.
2. Memperdalam
kapasitas pemerintah dalam memahami konsep dan paradigma kota cerdas.
3. Memperkuat
kemampuan teknis dalam menyusun renstra, pengembangan program, dan evaluasi
program inovasi digital.
4. Memperluas
pengalaman pemerintah daerah mengenai solusi digital dalam penyelesaian masalah
perkotaan.
Kurikulum
"Pengembangan Kota
Cerdas"
Materi
pelatihan
1.
Urgensi, konsep dan kerangka kota cerdas
2.
Pengembangan infrastruktur, aplikasi, manajemen dan SDM kota cerdas
3.
Pengembangan command center
4.
Pemetaan kesiapan pengembangan kota cerdas
Target:
seluruh staf SKPD
"Akselerasi Kota Cerdas
tahun 2019"
Materi
pelatihan
1.
Konsep, pilar, dan praktik terbaik kota cerdas
2.
Pengembangan kota cerdas sesuai Peraturan Presiden (SPBE)
3.
Keamanan siber, komputasi awan dan klasifikasi data (Sesuai PP 82)
4.
Strategi, supervisi, dan pengembangan road map Kota Cerdas
Target:
Kominfo, Bappeda
"Optimalisasi Penggunaan
dan Pelayanan Pemerintah dengan Media Sosial"
Materi
pelatihan
1.
Urgensi dan konsep media sosial dan konteksnya pada pelayanan publik
2.
Pencegahan, pelaporan, dan mitigasi konten negatif
3. Strategi
pembuatan konten positif dan kreatif untuk pelayanan publik
4.
Pemetaan dan manajemen media sosial untuk kepemerintahan
Target:
Semua SKPD
"Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pemerintah di Era Revolusi Industri 4.0"
Materi
pelatihan
1.
Revolusi teknologi & industri serta dampaknya pada kepemerintahan
2.
Memahami fenomena disrupsi
3.
Fitur teknologi pada Revolusi Industri 4.0
4.
Pemetaan rencana kerja Pemerintah daerah untuk menghadapi Revolusi Industri
Target:
Semua SKPD
"Optimalisasi Teknologi
Digital dalam Pengembangan Pariwisata Pemerintah Daerah"
Materi
pelatihan
1.
Urgensi dan peluang teknologi digital dalam pengembangan Pariwisata
2.
Strategi kebijakan pengelolaan dan promosi pariwisata di era digital oleh
pemerintah daerah
3.
Strategi pengembangan potensi pengelola area pariwisata dan masyarakat lokal
dalam memanfaatkan teknologi digital
4.
Pemetaan rencana aksi pengembangan pariwisata di era digital
Target:
Diskominfo, Disbudpar, Bappeda (khususnya untuk daerah yang memiliki potensi
wisata yang tinggi)
"Pengembangan Kota Cerdas
plus visitasi ke Singapura"
Materi
pelatihan
1.
Urgensi, konsep dan kerangka kota cerdas
2.
Pengembangan infrastruktur, aplikasi, manajemen dan SDM kota cerdas
3.
Pengembangan command center
4.
Pemetaan kesiapan pengembangan kota cerdas
6.
Visitasi ke Urban Development Authority Singapura (Otoritas Pengembangan Kota
Singapura)
7.
Visitasi ke beberapa tempat di Singapura yang telah memanfaatkan teknologi
cerdas (bay the bay, museum seni sains Singapura, dsb)
Target:
Semua SKPD
Jadwal Pelatihan Smart City
2019
JOGJA
Materi
1 19-22 Maret
Materi
2 26-29 Maret
Materi
3 15-18 Juli
Materi
4 22-25 Juli
Materi
5 4-7 Nov
Materi
6 11-14 Nov
SURABAYA
Materi
1 4-7 April
Materi
2 23-26 April
Materi
3 29 juli - 1 Agustus
Materi
4 5-8 Agustus
Materi
5 18-21 Nov
Materi
6 25-28 Nov
BANDUNG
Materi
1 30 April-3 Mei
Materi
2 7-10 Mei
Materi
3 12-15 Agustus
Materi
4 19-22 Agustus
Materi
5 2-5 Desember
Materi
6 9-12 Desember
SINGAPORE
⁃ pemaparan materi Smart city
⁃ Pemaparan tujuan visit
Jadwal
:
⁃ 26-29 Agsutus
⁃ 16-19 Desember
BIMTEK KEPEGAWAIAAN 2019
1. Disiplin PNS dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Di Lingkungan PEMDA.
2. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
4. Etika dan Disiplin PNS.
5. Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
8. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
9. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP, Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Keterampilan Bagi PNS Dalam Menghadapi masa Pra dan Pasca Pensiun.
10. Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah.
11. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
12. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.
13. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
14. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
15. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
16. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.
17. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
19. Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru
20. Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis
21. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
22. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )
23. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
2. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
4. Etika dan Disiplin PNS.
5. Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
8. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
9. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP, Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Keterampilan Bagi PNS Dalam Menghadapi masa Pra dan Pasca Pensiun.
10. Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah.
11. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
12. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.
13. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
14. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
15. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
16. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.
17. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
19. Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru
20. Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis
21. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
22. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )
23. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
BIMTEK KEUANGAN 2019
1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
3. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
4. Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
5. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014.
6. Antisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
7. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan PP No. 12 Tahun 2019.
9. Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
10. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
11. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
12. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
13. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
14. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
15. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
16. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
17. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
18. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta pelaksanaan dan pertanggung jawabannya
19. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
20. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
21. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
22. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
24. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
25. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
26. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
27. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
28. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.
29. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
30. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
31. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
32. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
33. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
34. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
35. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
36. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
37. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
38. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan pemerintah daerah
39. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD
40. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
41. Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
42. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
43. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
44. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019
46. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan PP No.12 Tahun 2019
47. Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
48. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
3. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
4. Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
5. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014.
6. Antisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
7. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan PP No. 12 Tahun 2019.
9. Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
10. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
11. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
12. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
13. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
14. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
15. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
16. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
17. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
18. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta pelaksanaan dan pertanggung jawabannya
19. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
20. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
21. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
22. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
24. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
25. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
26. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
27. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
28. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.
29. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
30. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
31. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
32. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
33. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
34. Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
35. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
36. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
37. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
38. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di lingkungan pemerintah daerah
39. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD
40. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
41. Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
42. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
43. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
44. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019
46. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan PP No.12 Tahun 2019
47. Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
48. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah