2. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
4. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
5. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
7. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
8. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
9. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
10. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
11. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
12. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
13. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)
15. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
16. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
17. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
18. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
19. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
20. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
21. Penyuluhan Pajak Daerah
22. Jurusita Pajak Daerah
0 komentar:
Posting Komentar